JAKARTA, KOMPAS.com - Usul Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait penghapusan sistem zonasi sekolah justru didukung oleh Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI). Ketua Umum PB PGRI, Unifah Rosyidi, mendukung menilai gagasan itu diharapkan mampu memberi kesempatan setara bagi semua siswa melanjutkan pendidikan di sekolah pilihan mereka. Unifah menyatakan zonasi sekolah, meski bertujuan baik, belum efektif menciptakan pemerataan kualitas pendidikan.
"Zonasi itu walaupun niatnya baik mau memeratakan mutu, tapi belum ada upaya-upaya strategis. Jadi kembali yang lama saja dengan diperbaiki sistemnya," ujar Unifah saat dihubungi di Jakarta, Senin (25/11/2024), seperti dikutip dari Antara.
Menurut Unifah, banyak peserta penerimaan peserta didik baru (PPDB) terkendala zonasi sehingga tidak dapat mendaftar ke sekolah yang diinginkan.
Kebijakan ini menimbulkan ketidakpuasan karena lokasi tempat tinggal menjadi penghalang utama bagi siswa mendapatkan akses ke pendidikan yang sesuai aspirasi mereka. Unifah menekankan perlunya evaluasi mendalam terkait sistem PPDB. Selain perbaikan konsep, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan menjadi langkah penting agar setiap anak mendapatkan kesempatan berkembang sesuai potensi. "Berikan kesempatan setiap anak berkembang sesuai potensinya," ujar Unifah.
Permintaan penghapusan sistem zonasi yang disampaikan Gibran kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti dianggap semakin relevan, melihat tantangan yang dihadapi masyarakat. Reformasi sistem PPDB menjadi langkah mendesak untuk menciptakan pendidikan inklusif dan merata.
